Sebelum memilih judul skripsi, lakukanlah riset terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang aktual dalam bidang hukum pidana. Baca jurnal, artikel, dan berita terkait hukum pidana agar Anda dapat menemukan topik yang menarik dan berkaitan dengan isu-isu terkini. 3. Diskusikan dengan Dosen Pembimbing Yurisprudensi Pidana. 039K/PID/1984. 1984. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SYARAT PEMBAYARAN DALAM TEMPO 1 (SATU) BULAN, YANG TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP. Yurisprudensi Pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan Hukum pidana. Hukum Pidana atau Hukum Kriminal ( Belanda: Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. 1. Perbedaan Isi. Dalam hukum pidana, terdapat hak-hak dan kepentingan individu sebagai angggota masyarakat dan hubungannya dengan negara sebagai pemilik kekuasaan dan guna mengatur tata tertib. Sementara dalam hukum perdata, terdapat aturan-aturan yang berfungsi PERBANDINGAN HUKUM PIDANA Oleh : Rachmatika Lestari fE. PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM HAL BENTUK-BENTUK KEKERASAN DOMESTIK Makna kejahatan tergantung dari sudut pandang kita dalam memberikan pengertiannya tentunya dari perspektif sosiologis, kriminologi, psikhologi, agama, hukum, dsb. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu: Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sudah menjadi parasit terhadap berjalannya politik hukum di Indonesia, banyak elemen pemerintah yang telah tertangkap karena kasus ini. Rendahnya rasa empati para pejabat yang hanya rakus kekuasaan membuat mereka buta dan melupakan tugas-tugasnya untuk mengayomi rakyat. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang ( statute ), kebiasaan ( custom ), keputusan-keputusan hakim ( jurisprudence, jurisprudentie), traktat ( treaty ), dan pendapat sarjana hukum ( doktrin ). Selain lima sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi ( coup d’etat ). pemerintah harus menaati hukum dan menjalankan agar menjadi contoh bagai . Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 8(1), 1-15. Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. LT56fD.