Sesuai pasal 9 PER-04/PJ/2020, untuk mendaftarkan diri supaya mendapatkan NPWP, JO harus mengajukan permohonan secara elektronik maupun tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Untuk tata cara pengajuan permohonan pendaftaran NPWP kurang lebih sama dengan wajib pajak badan pada umumnya, perbedaannya terletak pada lampiran yang Oleh : 2.1 x PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN. diminta untuk : 3.1 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Ans070685. Member. 16 April 2011 at 7:19 pm. Originaly posted by bina: kok sewa pakai PPN, Penghasilan Sewa tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10%. sependapat dengan yang ini….,,, asumsi saya : utk sewa atas tanah dan bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10 %. sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, dan layanan lainnya terkait NPWP dan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara daring (online) dengan Direktorat Jenderal Pajak. 29. Bagi PKP penerbit: NSFP tidak valid (bukan merupakan jatah PKP yang bersangkutan) Bagi PKP pembeli: Nomor Seri Faktur Pajak PKP penjual tidak valid: Pastikan kepada PKP penjual atas validitas NSFP tersebut. 26. ETAXSERVICE-20021: Upload Faktur Corrupt, ulang kembali. Ada karakter yang tidak standar UTF-8. Contoh : karakter ‎ Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda Iuran pensiun dibayar prshn 300. Selain itu Bejo juga membayar sendiri; Iuran THT 150. Iuran pensiun 120. Bejo menerima gaji pertama pada tanggal 25 September 2019 Diminta: a. Hitunglah PPh pasal 21 /bulan Bejo jika Bejo belum mempunyai NPWP b. Hitunglah PPh pasal 21 /bulan Bejo jika Bejo sudah mempunyai NPWP. Jawab: a. Pasal 3. (1) PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap: penyerahan BKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN; penyerahan JKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN; Selain pembatalan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. Butir 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP tidak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN Pada butir 3 dipilih butir 3.2 Dikembalikan (restitusi) dan memilih Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan OwSDQ.